Pemkot Bengkulu Minta Kejelasan Terkait Klaim Pengelolaan Taman Remaja dan Pantai Panjang

Dutawarta.com - Berkaitan dengan status Taman Remaja dan Pantai Panjang itu saling klaim antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait dengan pengelolaannya.

Pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu belum pernah  memanggil Pemda Kota, secara tiba-tiba mengeluarkan  Surat Keputusan Plt Gubernur Bengkulu tentang pencabutan keputusan Gubernur Nomor:  F.250.I tahun 2013, tentang penunjukan pengelolaan kawasan wisata Pantai Panjang dan Taman Remaja Kota Bengkulu kepada Wali Kota Bengkulu, diputuskan bahwa hak pengelolaan lahan kawasan Pantai Panjang ialah milik Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan bukan lagi kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu.

Kemudian, pemkot menunggu kapan dipanggil oleh pemprov untuk membicarakan  pengelolaan Wisata Taman Remaja dan Pantai Panjang apakah itu sepenuhnya  di kelola pemprov atau dikembalikan ke Kota Bengkulu

"Dari kita kecil taman remaja itu milik kota tapi saya tidak tau tiba-tiba pemprov  mengeluarkan  surat itu milik pemprov . Nah  membangun daerah  ini harus duduk bersama, provinsi  belum pernah memanggil kita tiba-tiba keluar surat itu dan kami menunggu  kapan dipanggil kapan diajak bicara. Kalau kami kerjakan  nanti pemkot  yang salah dalam pemerisaan  BPK tapi itu masalahnya ada di wilayah  kota, orang tahu itu punya kota begitu  juga  Pantai Panjang  itu kita delematis dan kita masih membantu  petugas sampai untuk  menggangkut sampah yang ada di Pantai Panjang tapi provinsi mengklaim itu milik provinsi. Sampai saat ini  provinsi  belum pernah mengundang  kita untuk  membicarakan  itu," jelas Dedy Wahyudi Wakil Wali Kota Bengkulu, Rabu (16/01/2019).

Masyarakat harus tahu itu la kondisinya saling klaim, sebenarnya  kalau Pemprov  mau  membangun silahkan gak apa-apa tapi duduk bersama antara  pemkot  dan Pemprov.

"Ya kita tidak mau gadu, mungkin sifatnya Pemprov inikan  bagai mana  membangun harus sinergi, kata sinergi  ini gampang diucapkan  tapi realitanya sulit. Kami menunggu  pemprov  yang merupakan  wakil pemerintah  pusat  agar duduk bersama dan kuncinya  duduk bersama," tutupnya. (Jk)