Skip to main content
x
Press release

Korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, Mantan Kades Padang Burnai Tersangka, Negara Rugi Rp170,9 Juta

 

BENGKULU TENGAH,  – Mantan Kepala Desa Padang Burnai, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, berinisial M alias Mardan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan hasil audit, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp170.910.808.

Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Yanu Rihardi, S.I.K., M.M., melalui Kasat Reskrim AKP Susilo, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan dan penyelewengan pengelolaan keuangan Desa Padang Burnai pada 2018.

Saat itu, Pemerintah Desa Padang Burnai menerima anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan total mencapai Rp1.056.426.018 atau lebih dari Rp1 miliar.

Dalam pengelolaan anggaran tersebut, penyidik menemukan indikasi adanya pekerjaan fiktif serta sejumlah pekerjaan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA PKKN) Inspektorat Daerah Bengkulu Tengah tertanggal 29 Juli 2026, kerugian negara akibat dugaan penyimpangan tersebut mencapai Rp170.910.808.

Dalam perkara ini, Mardan diduga mengelola sendiri keuangan Desa Padang Burnai Tahun Anggaran 2018. Adapun motif yang tercantum dalam hasil penyidikan adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Untuk mengungkap perkara tersebut, penyidik Satreskrim Polres Bengkulu Tengah telah memeriksa 30 orang saksi dan empat orang saksi ahli. Polisi juga telah menyita seluruh dokumen terkait pengelolaan keuangan Desa Padang Burnai Tahun Anggaran 2018.

Penyidikan kasus ini berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 21 Januari 2025 dan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 22 Januari 2025.

Atas dugaan perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 subsidair Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 603 subsidair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Proses hukum terhadap tersangka selanjutnya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.