Jemput Bola ke Rutan, Dukcapil Bengkulu Siap Rekam e-KTP Warga Binaan dan Petugas

BENGKULU – Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas IIB Bengkulu, Tomy Yulianto menerima kunjungan koordinasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Drs. Widodo, terkait rencana pelaksanaan digitalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta petugas Rutan Bengkulu. Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan di ruang kerja Karutan Bengkulu dalam suasana hangat dan penuh sinergi, Kamis (30/4).

Pertemuan ini dihadiri oleh Karutan Bengkulu beserta jajaran, serta tim dari Dukcapil Kota Bengkulu. Fokus pembahasan mencakup langkah-langkah teknis pelaksanaan perekaman data kependudukan berbasis digital, guna memastikan seluruh WBP dan petugas memiliki identitas resmi yang valid serta terintegrasi dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Karutan Bengkulu, Tomy Yulianto menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan komitmen Dukcapil Kota Bengkulu dalam mendukung pemenuhan hak administrasi kependudukan di lingkungan pemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa kepemilikan KTP elektronik merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus tetap dipenuhi, termasuk bagi warga binaan.

“Melalui koordinasi ini, kami berharap seluruh warga binaan yang belum memiliki KTP atau yang datanya perlu diperbarui dapat segera difasilitasi. Hal ini sangat penting untuk menunjang berbagai layanan, baik selama masa pembinaan maupun saat kembali ke tengah masyarakat,” ujar Karutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Drs. Widodo, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan digitalisasi KTP di Rutan Bengkulu melalui layanan jemput bola. Tim Dukcapil akan turun langsung ke lapangan dengan membawa perangkat perekaman untuk melakukan pendataan biometrik, verifikasi, hingga penerbitan dokumen kependudukan elektronik (e-KTP).

“Kami berkomitmen memastikan seluruh masyarakat, termasuk warga binaan dan petugas Rutan, memiliki identitas kependudukan yang sah. Ini bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik berbasis digital yang inklusif,” ungkapnya.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data kependudukan sekaligus mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik. Selain itu, keberadaan identitas resmi juga menjadi faktor penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana.

Koordinasi yang berlangsung di ruang kerja Karutan Bengkulu ini ditutup dengan pembahasan teknis lanjutan terkait jadwal pelaksanaan, jumlah sasaran, serta kesiapan sarana dan prasarana. Kedua pihak sepakat untuk segera merealisasikan program tersebut sebagai wujud pelayanan prima kepada warga binaan dan petugas di Rutan Bengkulu.